Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nias Barat terus melakukan manuver strategis untuk mendongkrak kemandirian ekonomi masyarakat desa. Salah satu langkah terbarunya adalah melalui injeksi modal berupa bibit ternak produktif ke tingkat desa.
Melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Nias Barat, pemerintah resmi menyalurkan sebanyak 175 ekor bibit babi kepada enam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pada Selasa (12/5/2026).
Program ini merupakan wujud nyata realisasi visi-misi Bupati Eliyunus Waruwu dan Wakil Bupati Sozisokhi Hia dalam program “Nias Barat Cerah, Cerdas, Sehat dan Sejahtera”, yang berfokus pada ketahanan pangan dan pemberdayaan ekonomi lokal.
Prosedur Karantina dan Uji Lab Super Ketat
Mengingat sektor peternakan babi sangat rentan terhadap isu wabah virus, pemerintah tidak mau mengambil risiko. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKPPP) Nias Barat, Eka Setiaman Lomboe, menjamin seluruh ternak yang disalurkan berada dalam kondisi prima.
Bibit babi tersebut didatangkan langsung dari Kabupaten Simalungun dengan pengawalan kesehatan yang sangat ketat.
“Kita pastikan dari dinas peternakan telah dilakukan penyusunan analisa risiko. Semua uji laboratorium dan karantina telah kita kantongi sehingga tidak ada permasalahan. Buktinya, dari Simalungun hingga tiba di Nias Barat tidak ada kendala kesehatan,” tegas Eka.
Lebih dari sekadar menyalurkan bantuan fisik, DKPPP Nias Barat juga telah membekali pengurus BUMDes dan para “anak kandang” dengan pelatihan tata cara pengelolaan ternak yang profesional. Tim dokter hewan dari dinas juga akan terus melakukan pendampingan secara berkala.
Baru Gelombang Pertama, Jamin “Offtaker” Saat Panen
Direktur BUMD Kabupaten Nias Barat, Tolosokhi Halawa, membeberkan bahwa penyaluran 175 ekor bibit ini hanyalah gelombang perdana. Penyaluran akan terus dilanjutkan secara bertahap kepada seluruh BUMDes yang telah melakukan pemesanan.
Tolosokhi juga memberikan garansi kepastian pasar yang sering kali menjadi ketakutan utama para peternak saat masa panen tiba. BUMD secara tegas menyatakan siap menjadi offtaker (penampung) hasil peternakan warga.
“Jika BUMDes ke depannya kewalahan untuk pemasaran, maka kami dari BUMD siap menampung. Tetapi apabila BUMDes merasa lebih beruntung dengan menjual di luar BUMD, maka itu juga lebih baik,” ucap Tolosokhi memberikan keleluasaan.
Langkah ini membuktikan komitmen pemerintah daerah yang tidak hanya berfokus pada proses produksi (hulu), melainkan juga memberikan kepastian nilai jual ekonomi di tahap akhir (hilir), sehingga tujuan utama memberikan cuan bagi kas desa benar-benar terwujud.
Pemerintah Kabupaten Nias Barat melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) mengambil langkah agresif dan terukur dalam memperkuat fondasi perekonomian masyarakat desa. Pada Selasa (12/5/2026), BUMD Kabupaten Nias Barat secara resmi menyalurkan 175 ekor bibit babi berkualitas unggul kepada enam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang tersebar di wilayah tersebut.
Langkah ini bukan sekadar bantuan karitatif biasa, melainkan sebuah program pemberdayaan ekonomi komprehensif yang dirancang untuk memperkuat pilar ketahanan pangan daerah sekaligus mendongkrak kemandirian finansial masyarakat desa melalui sektor peternakan yang dikelola secara profesional.
Program strategis ini merupakan manifestasi nyata dari realisasi visi dan misi Bupati Nias Barat, Eliyunus Waruwu, dan Wakil Bupati Sozisokhi Hia. Melalui cetak biru program “Nias Barat Cerah, Cerdas, Sehat dan Sejahtera”, pemerintah daerah berkomitmen menggeser paradigma pembangunan yang selama ini berpusat di kabupaten menjadi pembangunan yang bertumpu pada kemandirian ekonomi masyarakat berbasis desa. Mengingat komoditas ternak babi memiliki nilai ekonomi dan kultural yang sangat tinggi di Kepulauan Nias, program ini diproyeksikan akan memberikan dampak pengganda (multiplier effect) yang masif bagi perputaran uang di tingkat akar rumput.
Standar Biosekuriti Ketat dan Karantina Lintas Daerah Salah satu tantangan terbesar dalam industri peternakan babi secara nasional adalah ancaman wabah penyakit hewan menular. Menyadari risiko tersebut, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKPPP) Kabupaten Nias Barat, Eka Setiaman Lomboe, memaparkan bahwa seluruh ternak yang didatangkan telah melewati protokol kesehatan dan biosecurity yang sangat ketat.
“Sebanyak 175 ekor ternak babi disalurkan kepada enam Bumdes yang difasilitasi penuh oleh BUMD. Ternak-ternak ini didatangkan langsung dari sentra peternakan di Kabupaten Simalungun dan seluruhnya telah melewati berbagai tahapan karantina yang diwajibkan oleh regulasi,” jelas Eka.
Ia menegaskan bahwa proses pengadaan tidak dilakukan secara sembarangan. Pihak dinas peternakan telah melakukan penyusunan analisa risiko secara komprehensif sebelum proses distribusi lintas kabupaten dilakukan. Hal ini selaras dengan arahan pimpinan daerah yang menginstruksikan agar program bantuan tidak membawa risiko penyebaran penyakit baru ke wilayah Nias Barat.
“Kita pastikan dari dinas peternakan telah dilakukan penyusunan analisa risiko yang sangat presisi. Semua uji laboratorium dan dokumen karantina telah kita kantongi sehingga tidak ada celah permasalahan teknis maupun kesehatan. Buktinya, dari Simalungun hingga tiba di Nias Barat, perjalanan hewan ternak tidak mengalami kendala dan seluruhnya tiba dalam kondisi prima,” paparnya lebih lanjut.
Pendampingan Medis dan Peningkatan Kapasitas SDM Peternak Pemerintah Kabupaten Nias Barat menyadari bahwa pemberian bibit ternak tanpa diimbangi dengan pengetahuan manajerial yang baik hanya akan berujung pada kegagalan. Oleh karena itu, program ini didesain sebagai paket lengkap yang mencakup peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM).
Sebelum distribusi dilakukan, DKPPP Kabupaten Nias Barat telah menggelar serangkaian sosialisasi intensif kepada jajaran pengurus BUMDes. Lebih dari itu, pemerintah juga memberikan pelatihan teknis kepada para pekerja lapangan atau “anak kandang”. Pelatihan ini mencakup tata cara pemberian pakan bernutrisi, manajemen sanitasi kandang, hingga deteksi dini terhadap gejala penyakit hewan.
Guna memastikan tingkat keberhasilan (survival rate) ternak yang tinggi, Eka menyebutkan bahwa pemerintah daerah telah menyiagakan tenaga medis. “Sebelum ternak ini sampai, kami telah melatih anak kandang agar pengelolaan ternak dapat berjalan maksimal dan terstandar. Bahkan, demi keberlangsungan program ini, tim dokter hewan dari DKPPP akan turun langsung melakukan pendampingan, pemantauan kesehatan rutin, dan supervisi berkala kepada seluruh BUMDes penerima di Nias Barat,” tegasnya.
Kepastian Pasar dan Rencana Ekspansi BUMD Di sisi hilir, BUMD Kabupaten Nias Barat telah menyiapkan skema bisnis yang menjamin keamanan finansial bagi BUMDes. Direktur BUMD Kabupaten Nias Barat, Tolosokhi Halawa, mengungkapkan bahwa penyaluran 175 ekor bibit babi ini barulah langkah awal dari rencana besar pemerintah daerah.
“Pembagian ternak babi kepada enam BUMDes hari ini merupakan gelombang pertama. Kami pastikan penyaluran akan terus dilanjutkan secara bertahap hingga seluruh BUMDes di Nias Barat yang telah mengajukan pemesanan pengadaan bibit melalui BUMD dapat menerima kuotanya,” ujar Tolosokhi.
Tolosokhi tidak menampik bahwa pada masa lalu, proses pengadaan ternak kerap kali terbentur oleh rumitnya birokrasi dan perizinan. Namun, dengan sinergi lintas instansi saat ini, kendala tersebut berhasil diurai. Ia menjamin bahwa bibit yang didatangkan merupakan ras unggul yang telah diseleksi secara genetis untuk memiliki tingkat pertumbuhan (Growth Rate) yang cepat, rasio konversi pakan yang efisien, serta daya tahan tubuh yang kuat terhadap perubahan cuaca.
Lebih jauh, BUMD juga hadir sebagai offtaker (pembeli siaga) untuk menjamin kepastian pasar. Hal ini merupakan terobosan penting untuk memutus mata rantai tengkulak yang kerap merugikan peternak desa.
“Kami memberikan fleksibilitas penuh. Jika BUMDes ke depannya merasa kewalahan mencari pembeli atau harga pasar sedang anjlok, maka kami dari BUMD siap menampung dan membeli hasil ternak mereka. Tetapi, apabila BUMDes merasa lebih diuntungkan dengan menjual secara mandiri di pasar bebas karena harga yang lebih tinggi, kami sangat mempersilakannya. Tujuan akhir kita bermuara pada satu hal: usaha peternakan masyarakat dapat terus berkembang, berkelanjutan, dan memberikan lonjakan keuntungan Pendapatan Asli Desa,” pungkas Tolosokhi.
