JAKARTA – Di tengah bayang-bayang krisis energi global, Presiden Prabowo Subianto melempar sebuah gagasan berani. Ia berambisi mengonversi seluruh kendaraan berbahan bakar fosil (BBM) di Indonesia menjadi tenaga listrik murni. Wacana yang ia sebut sebagai ‘game changer’ ini sontak memicu perdebatan panas di kalangan ekonom hingga aktivis lingkungan.
“Saya ingin total (dalam kendaraan) listrik. Semua motor, mobil, truk, sampai traktor harus bertenaga listrik,” tegas Prabowo dalam sebuah diskusi baru-baru ini. Ia bahkan menyentil kaum berpunya yang masih ingin menggunakan supercar berbahan bakar fosil agar bersiap membayar bensin sesuai harga minyak dunia.
Manis di Kantong, Tapi Ekosistem Keteteran
Di level akar rumput, sentuhan kendaraan listrik memang menggiurkan secara ekonomi. Mengutip testimoni Haliman (55), seorang pengemudi ojek daring di Jakarta, pengeluaran hariannya merosot drastis hingga 90%. Dari yang awalnya harus merogoh kocek Rp60.000 untuk bensin, kini ia cukup menghabiskan Rp8.000 untuk mengisi daya baterai motor listriknya.
Sayangnya, realita manis di jalanan ini belum diimbangi dengan kesiapan ekosistem di baliknya. Menurut data Kementerian ESDM per Oktober 2025, rasio Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) baru menyentuh angka 1:26 (satu stasiun untuk 26 kendaraan), jauh dari angka ideal 1:17.
PR pemerintah bukan hanya soal colokan listrik. Direktur Eksekutif CELIOS, Bhima Yudhistira, menyoroti nasib suku cadang dan limbah di masa depan. “Jika baterai rusak, apakah Indonesia sudah punya fasilitas daur ulangnya? Ini akan jadi bom waktu,” kritiknya.
Sekadar Memindahkan Polusi?
Kritik paling tajam datang dari sektor ekologi. Kampanye kendaraan listrik bebas emisi di jalanan nyatanya menyimpan ironi besar di bagian hulu.
Berdasarkan Statistik Ketenagalistrikan 2024, produksi listrik milik PLN masih sangat bergantung pada energi kotor, yakni dominasi batu bara (PLTU) sebesar 66,43%. Sementara energi baru terbarukan (EBT) seperti tenaga surya yang dicita-citakan Prabowo, porsinya masih miris di angka 0,26%.
“Kalau kemarin macet pakai kendaraan BBM, lalu sekarang macet pakai kendaraan listrik yang listriknya disuplai dari energi tak terbarukan, ujungnya tidak menyelesaikan masalah fundamental,” jelas Bhima.
Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) bahkan melabeli tren ini sebagai “solusi sesat”. Besarnya kebutuhan material untuk kendaraan listrik dikhawatirkan hanya akan memperluas eksploitasi tambang yang memicu deforestasi besar-besaran, seperti laporan Auriga yang mencatat hilangnya 193.830 hektare hutan alam demi demam kendaraan listrik.
Transportasi Publik Jadi Anak Tiri
Alih-alih melompat dari subsidi BBM ke subsidi kendaraan listrik pribadi, para ahli sepakat bahwa solusi paling tuntas dan cepat untuk menekan emisi karbon adalah dengan membangun ekosistem transportasi publik masif secara nasional.
“Gagasan ini loncat-loncat dan tidak tuntas,” pungkas Bhima. Selama tidak ada kebijakan pembatasan kendaraan pribadi, ketergantungan konsumsi energi nasional akan selalu tinggi, tak peduli apa pun jenis bahan bakarnya.
