Petani Simalungun Terancam Gagal Panen Kemarau Ini, Pemkab Malah Kosongkan Anggaran Mesin Pompa Air

SIMALUNGUN – Jeritan para petani di Kabupaten Simalungun tampaknya harus ditahan lebih lama. Di tengah ancaman musim kemarau yang makin kering dan rusaknya sejumlah jaringan irigasi, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun justru membawa kabar pahit: tidak ada anggaran untuk mesin pompa air tahun ini.

Padahal, sebagai salah satu lumbung pangan di Sumatera Utara, mayoritas masyarakat di wilayah Habonaron do Bona ini sangat menggantungkan periuk nasinya dari sektor pertanian. Kehadiran mesin jet pump (pompanisasi) dinilai sangat krusial dan mendesak untuk menyelamatkan sawah mereka dari ancaman gagal panen.

Lempar Harapan ke Provinsi dan Pusat

Kepala Dinas Pertanian Simalungun, Jenri Saragih, secara blak-blakan mengakui bahwa instansinya sama sekali belum mengalokasikan dana pengadaan mesin jet pump pada tahun anggaran 2026.

“Tidak ada. Kita mengharapkan (bantuan) dari provinsi dan pusat,” dalih Jenri saat dikonfirmasi oleh awak media pada Senin (30/3/2026).

Pernyataan ini jelas menjadi sorotan tajam. Terlebih lagi, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) telah mengeluarkan peringatan bahwa wilayah Sumatera Utara berpotensi mengalami kemarau yang jauh lebih kering tahun ini, yang otomatis akan menyusutkan debit air dari sumber irigasi maupun tadah hujan.

Disuruh Buat Proposal untuk Tahun Depan

Meski kas daerah untuk pengadaan pompa sedang kosong, Jenri menyebut pihaknya tidak menutup mata sepenuhnya. Ia berdalih peluang bantuan tetap terbuka asalkan kelompok tani mau aktif mengajukan proposal permohonan ke Dinas Pertanian.

Nantinya, proposal yang menumpuk itu baru akan diverifikasi dan dijadikan bahan pertimbangan untuk diusulkan ke tingkat yang lebih tinggi, atau baru dianggarkan pada tahun 2027 mendatang.

“Kelompok tani berhak mendapat bantuan jet pump dengan mengajukan proposal ke Dinas. Dari situ nanti kita verifikasi. Kalau ada usulan masuk tahun ini, akan kita anggarkan untuk tahun depan,” janjinya.

Kebijakan birokratis ini tentu menempatkan para petani dalam posisi yang sangat sulit. Tanpa adanya intervensi bantuan alat yang cepat dan memadai dari pemerintah daerah di tahun ini, risiko kerugian ekonomi massal di kalangan petani Simalungun dipastikan akan semakin meluas.

Popular Categories

Hot this week

TP PKK TEBING TINGGI GELAR RAPAT KERJA, MATANGKAN PERSIAPAN SUPERVISI HKG 2026

TEBING TINGGI HEADLINE – Menjelang penilaian supervisi Hari Kesatuan...

PEMKO TEBING TINGGI SAMPAIKAN LKPD 2025 KE BPK, WALI KOTA: INI BUKTI KESERIUSAN PENGELOLAAN ANGGARAN DAERAH

TEBING TINGGI – Pemerintah Kota Tebing Tinggi secara resmi...

Warga Tapteng Terlantar 4 Bulan, Bobby Nasution Bongkar Biang Kerok Mandeknya Pembangunan Huntara

MEDAN – Derita warga Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) yang...

Alarm Bahaya Pasar: Rupiah Kritis Dekati Rp17 Ribu per Dolar AS, IHSG Ikut Terjun Bebas

JAKARTA – Mengawali pekan usai libur panjang, pasar keuangan...

Topics

Related Articles