NEW YORK – Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) secara resmi mengeluarkan kecaman keras terhadap rentetan serangan kelompok Houthi ke wilayah Arab Saudi. Dalam pernyataan yang dirilis pada Jumat (18/9/2026), DK PBB menyoroti serangan yang menargetkan infrastruktur sipil dan fasilitas energi tersebut, yang dilaporkan telah mengakibatkan jatuhnya korban jiwa dan luka di kalangan warga sipil, termasuk perempuan dan anak-anak.
Kecaman ini merupakan tindak lanjut dari teguran serupa yang pernah dikeluarkan dewan atas serangan rudal Houthi pada 7 Agustus lalu. Di samping itu, DK PBB juga kembali menegaskan penolakannya terhadap segala bentuk ancaman dan serangan kelompok tersebut terhadap aktivitas pelayaran komersial di kawasan Laut Merah dan Selat Bab al-Mandab, serta mendesak adanya jaminan perlindungan bagi kapal dan para awaknya.
Krisis Kemanusiaan dan Penahanan Personel
Dalam laporannya, DK PBB menuntut pihak Houthi untuk segera menghentikan eskalasi militer serta mematuhi hukum internasional dengan tidak menjadikan warga sipil maupun objek sipil sebagai target serangan.
Perhatian khusus juga diarahkan pada memburuknya krisis kemanusiaan di Yaman. Berdasarkan data dari Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA), sedikitnya 125.000 orang terpaksa mengungsi sejak awal September 2026. Eskalasi konflik yang terus berlanjut dikhawatirkan akan memperparah kondisi tersebut. Oleh karena itu, DK PBB mendesak dibukanya akses bantuan kemanusiaan yang penuh, aman, cepat, dan tanpa hambatan operasional.
Lebih lanjut, dewan secara tegas menuntut pembebasan tanpa syarat terhadap seluruh tahanan yang disekap oleh Houthi. Tuntutan ini mencakup sedikitnya 73 personel PBB, serta sejumlah staf dari lembaga swadaya masyarakat (LSM), kelompok masyarakat sipil, dan perwakilan misi diplomatik yang hingga kini masih ditahan di Yaman.
Dukungan Resolusi Politik dan Embargo Senjata
Menyikapi eskalasi yang terjadi, para anggota DK PBB menyatakan solidaritas penuh kepada Arab Saudi dan menegaskan hak fundamental negara tersebut untuk melakukan pertahanan diri sesuai dengan prinsip hukum internasional. Dewan juga menyerukan kerja sama yang lebih erat dengan Pemerintah Yaman guna mencegah Houthi memperoleh pasokan persenjataan, bantuan teknis, pelatihan, maupun pendanaan militer, seraya mengingatkan negara-negara anggota PBB atas kewajiban kepatuhan terhadap embargo senjata yang telah ditargetkan.
Sebagai penutup, DK PBB menegaskan komitmennya terhadap persatuan, kedaulatan, kemerdekaan, dan integritas wilayah Yaman. Dewan menekankan bahwa perdamaian yang berkelanjutan tidak akan pernah tercapai melalui jalan kekerasan, pemaksaan, maupun penggunaan kekuatan militer.
Untuk itu, DK PBB menyatakan dukungan penuh terhadap Utusan Khusus PBB untuk Yaman, Hans Grundberg, dalam upayanya mendorong penyelesaian konflik melalui jalur politik yang inklusif, dipimpin langsung oleh Yaman, dan didedikasikan sepenuhnya bagi kepentingan rakyat Yaman.
