NEW YORK – Pemerintah Republik Indonesia dan Kerajaan Belanda secara resmi ditunjuk sebagai tuan rumah bersama (co-host) dalam penyelenggaraan forum tingkat menteri penjaga perdamaian PBB, UN Peacekeeping Ministerial (UNPM) 2027. Berdasarkan kesepakatan, forum diplomasi internasional yang untuk pertama kalinya diselenggarakan di Indonesia ini dijadwalkan akan dihelat di Jakarta pada kuartal keempat tahun 2027.
Prosesi serah terima peran tuan rumah UNPM tersebut dilangsungkan dalam pertemuan Special Committee on Peacekeeping Operations di Markas Besar PBB, New York, pada Kamis (17/9/2026). Pertemuan strategis ini dihadiri langsung oleh Menteri Pertahanan Jerman, Boris Pistorius, selaku tuan rumah UNPM 2025, Wakil Tetap RI untuk PBB, Duta Besar Umar Hadi, serta Wakil Tetap Belanda untuk PBB, Duta Besar Lise Gregoire-van Haaren. Momen penting tersebut juga turut disaksikan oleh jajaran Under-Secretary-General PBB, yakni Jean-Pierre Lacroix (Operasi Perdamaian), Atul Khare (Dukungan Operasional), dan Catherine Pollard (Strategi Manajemen, Kebijakan, dan Kepatuhan).
Dalam keterangannya, Duta Besar Umar Hadi menegaskan komitmen Indonesia melalui kepemimpinan bersama ini untuk terus menggalang dukungan politik global.
“Melalui kepemimpinan bersama ini, Indonesia berupaya untuk menggalang dukungan politik, mendorong kerja sama internasional yang inklusif, serta memastikan operasi perdamaian PBB tetap efektif, responsif, dan didukung sumber daya yang memadai,” papar Dubes Umar Hadi, sebagaimana dikutip dari keterangan resmi Kementerian Luar Negeri RI pada Sabtu (19/9/2026).
Di tengah eskalasi dan dinamika situasi internasional saat ini, kehadiran pasukan penjaga perdamaian PBB dinilai terus memegang peranan krusial dalam menjaga stabilitas keamanan dunia. Dubes Umar Hadi menekankan bahwa guna menciptakan perdamaian yang berkelanjutan, kehadiran pasukan tersebut harus berjalan selaras dengan penguatan solusi politik dan upaya pembangunan perdamaian pascakonflik (post-conflict peacebuilding). Penyelenggaraan UNPM 2027 di Jakarta kelak diharapkan mampu menjadi momentum strategis guna memperkokoh komitmen politik dan kerja sama antara negara anggota, negara kontributor pasukan, dan PBB.
Keselamatan Pasukan Perdamaian Menjadi Prioritas Mutlak
Pemerintah Indonesia juga menyoroti aspek keselamatan dan keamanan personel penjaga perdamaian PBB sebagai hal yang mutlak dan tidak dapat ditawar. Hal ini menjadi semakin krusial mengingat tantangan operasi di medan tugas kian kompleks, diwarnai dengan keterbatasan sumber daya, serta eskalasi ancaman langsung terhadap keselamatan para personel.
Sebagai salah satu negara kontributor utama pasukan pemeliharaan perdamaian PBB, Indonesia memahami betul tingginya risiko tersebut. Pada periode Maret hingga April 2026 lalu, bangsa Indonesia berduka atas gugurnya empat prajurit peacekeepers Indonesia yang tergabung dalam misi UNIFIL akibat rangkaian insiden di Lebanon.
Meskipun harus menghadapi risiko yang sangat tinggi, tragedi tersebut tidak menyurutkan komitmen teguh Indonesia yang telah terjalin selama lebih dari enam dekade. Sejak penugasan pertama Kontingen Garuda melalui misi UNEF di Semenanjung Sinai, Mesir, pada tahun 1957, Indonesia tercatat telah mendedikasikan lebih dari 60.000 personel pasukan pemeliharaan perdamaian ke berbagai wilayah konflik di seluruh penjuru dunia.
