Arah pembangunan dan kebijakan ekonomi suatu daerah tidak bisa dirancang hanya dengan mengandalkan insting atau perkiraan semata. Data yang valid, akurat, dan mutakhir adalah kompas utama. Sadar akan hal krusial tersebut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara tengah bersiap mengawal penuh pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut, Sulaiman Harahap, memberikan peringatan tegas bahwa kualitas pendataan di lapangan akan sangat menentukan nasib pembangunan Sumut ke depannya.
Hal ini ia sampaikan saat membuka secara resmi Pelatihan Calon Instruktur Daerah (Inda) Pendataan Lengkap Sensus Ekonomi 2026 di Hotel Polonia Medan, Sabtu (9/5/2026).
Bukan Sekadar Rutinitas Angka
Banyak pihak kerap memandang sensus sebagai kegiatan administratif yang membosankan. Sulaiman menepis anggapan tersebut dan menegaskan bahwa data ini adalah nyawa bagi regulasi.
“Sensus ini bukan sekadar kegiatan pendataan rutin, melainkan fondasi utama dalam menghadirkan data ekonomi yang lengkap, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan di tingkat nasional maupun daerah,” tegas Sulaiman.
Di era disrupsi saat ini, peta ekonomi bergerak sangat liar. Sektor-sektor seperti industri pengolahan, pertanian modern, pariwisata, ekonomi kreatif, hingga UMKM dan jasa berbasis digital membutuhkan intervensi kebijakan yang presisi. Tanpa pijakan data yang berkualitas, setiap program bantuan atau regulasi dari pemerintah akan berujung meleset dari target.
Potensi Raksasa Sumut Butuh Peta Jalan
Sebagai provinsi dengan kekuatan ekonomi terbesar di Pulau Sumatera, Sumut memiliki potensi raksasa yang ditopang oleh sektor perkebunan, perdagangan, logistik, hingga pariwisata.
Pemprov Sumut kini telah mengubah paradigma birokrasinya. Mereka tidak lagi memandang data sebatas output statistik di atas kertas, melainkan sebagai instrumen vital dalam pengambilan keputusan bisnis dan pemerintahan (data-driven policy).
“Data yang akurat akan menghasilkan kebijakan yang tepat, sedangkan data yang tidak valid dapat membuat kebijakan tidak efektif dan tidak menyentuh kebutuhan riil masyarakat,” analisis Sulaiman membedah dampak fatal dari data yang keliru.
Instruktur Daerah Sebagai Ujung Tombak
Menyadari pentingnya validitas ini, peran para petugas sensus di lapangan menjadi sangat krusial. Oleh karena itu, pelatihan bagi para Calon Instruktur Daerah (Inda) tidak bisa dipandang sebelah mata.
Para instruktur ini memikul tanggung jawab besar. Mereka bukan hanya dituntut mentransfer materi teknis pengisian kuesioner, tetapi juga harus memastikan seluruh petugas pendata (enumerator) memahami metodologi, memiliki etika komunikasi yang baik saat mewawancarai pelaku usaha, serta menjunjung tinggi profesionalisme.
Dukungan penuh dari Pemprov Sumut ini menjadi sinyal ajakan bagi seluruh elemen masyarakat—khususnya para pelaku usaha—untuk bersikap kooperatif, transparan, dan ikut menyukseskan agenda krusial Sensus Ekonomi 2026 demi kemajuan ekonomi daerah.
