Ambisi untuk memiliki sistem transportasi massal modern sekelas kota-kota metropolitan dunia lewat proyek Bus Rapid Transit (BRT) Mebidang (Medan-Binjai-Deli Serdang) mulai memercikkan polemik.
Niat hati ingin mengurai benang kusut kemacetan, proyek bernilai fantastis ini justru dituding mengorbankan kelestarian lingkungan kota.
Sorotan paling tajam mengarah pada eksekusi pembangunan sejumlah titik halte di Kota Medan yang secara terang-terangan membabat pohon pelindung di area jalur hijau.
Ketua Komisi D DPRD Sumatera Utara, Timbul Jaya Hamonangan Sibarani, tak tinggal diam. Politikus dari Partai Golkar ini menyentil keras para pelaksana proyek yang dinilai kurang matang dalam mempertimbangkan aspek estetika ekologi dan ruang terbuka hijau.
Wajar Warga Marah, Paru-paru Kota Dikorbankan
Timbul menegaskan bahwa penggunaan lahan yang berstatus jalur hijau untuk didirikan beton halte jelas akan memancing tanda tanya besar di benak publik.
“Yang menjadi perhatian kita adalah pembangunan halte dilakukan di jalur hijau dan ada penebangan pohon. Sangat wajar jika masyarakat bertanya-tanya, apakah memang sudah tidak ada lagi lokasi lain yang lebih ideal untuk pembangunan halte bus tersebut?” tembak Timbul saat ditemui awak media, Rabu (13/5/2026).
Menurutnya, semodern apa pun infrastruktur yang dibangun, aspek keselamatan, kenyamanan, dan dampak jangka panjang terhadap lingkungan tidak boleh dinomorduakan.
Kajian Lama yang Terlanjur Dieksekusi
Meski melontarkan kritik, Timbul menyadari bahwa grand design proyek raksasa BRT Mebidang ini sejatinya telah digodok sejak beberapa tahun silam. Secara administratif, konsep tata letak tersebut kemungkinan besar sudah melewati berbagai meja persetujuan, sehingga sangat sulit untuk merombaknya secara drastis saat ini.
“Rencana ini sudah dibuat beberapa tahun lalu, sehingga tentu semuanya diasumsikan sudah dikaji. Namun yang paling penting sekarang adalah bagaimana proses pembangunan yang sedang berjalan ini tetap mengutamakan kenyamanan masyarakat,” jelasnya.
Transportasi Massal Jangan Jadi Bumerang
Sebagai wakil rakyat, Timbul sepakat bahwa kehadiran BRT Mebidang adalah fondasi krusial untuk mendongkrak mobilitas warga aglomerasi. Kendati demikian, ia memberikan warning keras kepada pemerintah daerah dan kontraktor pelaksana agar proyek ini tidak malah menjadi bumerang.
Pemerintah dituntut peka dan segera melakukan evaluasi berlapis terhadap titik-titik halte yang telanjur menuai protes.
“Pembangunan dengan tujuan baik jangan sampai menimbulkan masalah baru. Ke depan, yang perlu dilakukan adalah memperbaiki dan menyempurnakan titik yang sudah ada agar terintegrasi maksimal tanpa merusak esensi kenyamanan warga kota,” pungkas Timbul dengan tegas.
