Provinsi Sumatera Utara menunjukkan progres yang cukup menggembirakan dalam hal kesetaraan ruang antara laki-laki dan perempuan.
Berdasarkan data terbaru, Indeks Ketimpangan Gender (IKG) di Sumut mencatat tren positif dengan penurunan yang konsisten selama enam tahun terakhir.
Pada tahun 2025, IKG Sumut sukses ditekan ke angka 0,392, turun 0,007 poin dibandingkan tahun 2024 (0,399).
Statistik Ahli Utama Badan Pusat Statistik (BPS) Sumut, Misfaruddin, menegaskan bahwa tren penurunan beruntun sejak 2020 ini mencerminkan ekosistem kesetaraan gender yang semakin sehat di wilayah Sumatera Utara.
Dunia Kerja dan Kesehatan Jadi Penopang Utama
Perbaikan angka ketimpangan tahun ini tidak terjadi secara instan, melainkan didorong kuat oleh dua dimensi krusial: pasar tenaga kerja dan kesehatan reproduksi.
Peluang bagi perempuan untuk unjuk gigi secara mandiri di sektor ekonomi semakin terbuka lebar. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan secara signifikan sebesar 1,26 persen poin, yakni dari 58,54 persen pada 2024 menjadi 59,80 persen pada 2025.
Selain kemandirian finansial, kualitas kesehatan reproduksi perempuan Sumut juga dinilai semakin membaik.
Indikator ini terlihat dari berkurangnya proporsi ibu yang melahirkan di luar fasilitas kesehatan, serta menurunya tren pernikahan dan kelahiran pertama di usia dini (di bawah 20 tahun).
Alarm Merah: Parlemen Masih Dikuasai Laki-Laki
Meski perempuan Sumut semakin mandiri secara ekonomi, ironisnya, dimensi pemberdayaan mereka di ruang-ruang pengambil kebijakan justru mengalami kemunduran.
BPS menyoroti anjloknya angka keterwakilan perempuan di lembaga legislatif (parlemen). Persentase anggota dewan perempuan merosot 1,02 persen poin menjadi tersisa 16,33 persen saja.
“Hal ini menunjukkan peran laki-laki dalam pengambilan keputusan masih dominan dibandingkan tahun sebelumnya,” ujar Misfaruddin, Minggu (10/5/2026).
Sebagai opini kritis, fakta ini menjadi pukulan telak bagi partai politik dan sistem demokrasi lokal kita.
Saat partisipasi kerja perempuan naik, suara mereka di kursi dewan justru melemah. Selain itu, sedikit menurunnya persentase penduduk usia 25 tahun ke atas dengan pendidikan minimal SMA juga menjadi warning keras bagi sektor pendidikan daerah.
Disparitas Wilayah: Pekerjaan Rumah yang Belum Usai
Pekerjaan rumah terbesar bagi pemerintah provinsi dan daerah saat ini adalah mengatasi ketimpangan antar wilayah yang masih sangat jomplang. Dari total 33 kabupaten/kota di Sumut, sebanyak 20 wilayah sukses memperbaiki IKG-nya, namun 13 daerah lainnya justru mencatat peningkatan ketimpangan.
Tiga Wilayah dengan Kesetaraan Gender Terbaik:
- Kota Pematangsiantar (0,129)
- Kota Tanjungbalai (0,132) – Sekaligus mencatat penurunan ketimpangan paling signifikan.
- Kota Medan (0,132)
Tiga Wilayah dengan Ketimpangan Gender Terburuk:
- Kabupaten Padang Lawas (0,799)
- Kabupaten Nias Selatan (0,599)
- Kabupaten Nias (0,587) (Catatan: Kenaikan ketimpangan tertinggi terjadi di Kabupaten Samosir).
“Saat ini terdapat 16 kabupaten/kota yang kondisinya sudah lebih baik dari angka provinsi, namun 17 daerah lainnya masih berjuang. Ini menunjukkan pekerjaan rumah untuk menekan disparitas ketimpangan gender antarwilayah masih besar,” tutur Misfaruddin.
Data BPS ini sejatinya adalah rapor akuntabilitas publik. Ke depannya, intervensi kebijakan, tata kelola pemerintahan yang baik, serta sinergi dari seluruh kepala daerah mutlak diperlukan agar pembangunan SDM tidak hanya berpusat di kawasan perkotaan.
