BerandaKabar SumutTebing TinggiAksi Damai di Tebing Tinggi: Publik Tolak Keras Politisasi Jabatan Birokrasi

Aksi Damai di Tebing Tinggi: Publik Tolak Keras Politisasi Jabatan Birokrasi

Massa aksi damai dari Jaringan Intelektual Anti Korupsi Sumut menolak politisasi jabatan di Pemko Tebing Tinggi dan mendukung penuh Sekda Erwin Suheri Damanik.

- Advertisement -

Jalanan di depan Kantor Wali Kota Tebing Tinggi mendadak dipenuhi lautan massa pada Kamis (21/5/2026). Bukan untuk bikin rusuh, tapi menyuarakan satu tuntutan tegas: jauhkan birokrasi dari cengkeraman kepentingan politik kotor!

Isu pergeseran jabatan yang tercium bernuansa politis bikin elemen masyarakat geram. Pimpinan Pusat Jaringan Intelektual Anti Korupsi Provinsi Sumatera Utara bareng DPD MPR Kota Tebing Tinggi turun gunung. Tujuan mereka jelas, pasang badan untuk Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tebing Tinggi, Erwin Suheri Damanik, sekaligus menolak tegas politisasi jabatan di lingkungan Pemko.

Bagi massa aksi, sosok Erwin bukanlah sekadar nama di atas kertas birokrasi, melainkan pilar penting penjaga stabilitas pelayanan publik.

“Kami memandang Bapak Erwin Suheri Damanik sebagai ASN yang bertugas menjaga stabilitas birokrasi dan pelayanan publik di Kota Tebing Tinggi,” seru Ahmad Fahrezi saat membacakan pernyataan sikap di tengah aksi damai tersebut.

Publik mulai menyadari kalau ada yang nggak beres. Mutasi, pergantian, atau pencopotan jabatan selevel Sekda haram hukumnya jika cuma bermodal ‘bisikan’ elit politik. Semua wajib berpatokan pada adu kompetensi, integritas, dan evaluasi kinerja yang jelas alias sistem merit (sesuai PP No. 11 Tahun 2017). Kalau birokrasi sampai diobok-obok demi kepentingan kelompok tertentu, ujung-ujungnya jelas warga yang bakal jadi korban karena pelayanan publik pasti loyo.

“Biarkan birokrasi bekerja profesional melayani masyarakat,” tambah pernyataan tersebut, menegaskan bahwa praktik politisasi jabatan hanya akan melemahkan sistem yang sudah ada.

Aksi yang berjalan sangat kondusif dan konstitusional ini sukses mengirimkan pesan tajam. Ini bukan sekadar ajang bela personal, melainkan alarm darurat untuk menyelamatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dari intervensi pesanan politik.

- Advertisement -

Kini, bola panas ada di tangan Wali Kota, DPRD, dan seluruh pemangku kepentingan di Kota Tebing Tinggi. Akankah suara masyarakat sipil ini didengar untuk menjaga birokrasi tetap netral dan kuat? Publik kini mengawasi dengan mata terbuka!

- Advertisement -

Artikel Terkait :

Artikel Terkait :

- Advertisment -

Trending

Sponsor

#Taggar Trending

- Advertisment -