Dalam upaya menekan angka kecelakaan di perlintasan sebidang kereta api, Pemerintah Kota (Pemko) Tebing Tinggi tidak hanya fokus pada pembenahan palang pintu fisik. Lewat strategi pendekatan sosial, Pemko juga mulai merancang program edukasi masyarakat hingga wacana pemberian perlindungan sosial (Bansos) bagi korban.
Hal tersebut dikemukakan oleh Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Tebing Tinggi, Erwin Suheri Damanik, dalam Rapat Evaluasi dan Pemantapan Petugas Perlintasan Kereta Api, Rabu (3/6/2026). Rapat lintas sektoral ini turut dihadiri Kasat Lantas Polres Tebing Tinggi AKP Lidya, perwakilan PT KAI, PT Jasa Raharja, serta para camat dan lurah setempat.
Sekdako Erwin memaparkan bahwa langkah konkret dari sisi sosial perlu diperkuat agar kesadaran keselamatan tumbuh dari masyarakat itu sendiri.
“Yang dibutuhkan masyarakat saat ini bukan hanya pembahasan regulasi, tetapi tindak lanjut nyata untuk meminimalkan risiko kecelakaan,” ungkap Erwin.
Edukasi, Papan Jadwal, hingga Kajian Bansos
Sebagai langkah preventif, Pemko Tebing Tinggi akan menggencarkan edukasi keselamatan, khususnya bagi warga yang bermukim di sekitar pinggiran rel. Beberapa langkah nyata yang segera dieksekusi antara lain:
- Pemasangan Papan Informasi: Menyediakan papan jadwal perjalanan kereta api yang mudah dibaca oleh pengendara.
- Pembersihan Area Pandang: Memastikan tidak ada bangunan liar, spanduk, atau tanaman rimbun yang menghalangi jarak pandang pengendara ke arah rel.
- Dukungan CSR: Menggandeng pihak perbankan dan dunia usaha melalui dana CSR untuk melengkapi atribut keselamatan relawan penjaga, seperti seragam dan rompi reflektif.
- Kolaborasi Akademik: Menjajaki kerja sama dengan institusi pendidikan transportasi agar perlintasan di Tebing Tinggi dijadikan objek riset keselamatan berkelanjutan.
Di luar upaya pencegahan, Pemko Tebing Tinggi juga memikirkan nasib masyarakat yang menjadi korban laka lantas perkeretaapian. Saat ini, Pemko tengah mengkaji peluang pemberian Bantuan Sosial (Bansos) khusus bagi para korban.
Kajian strategis ini akan digodok bersama Dinas Sosial dan DPRD Kota Tebing Tinggi untuk melahirkan regulasi daerah yang solid. Tujuannya adalah memastikan masyarakat mendapatkan jaminan perlindungan sosial yang jauh lebih baik ketika musibah tak terhindarkan terjadi di perlintasan kereta api.
